Pengamat : Secara Hukum Budi Arie Tidak Terbukti Terlibat Dalam Judi Online

JAKARTA NEWSLINE

- Redaktur

Sabtu, 13 September 2025 - 16:00 WIB

50209 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta,13/09/2025 | Aktivis dari organisasi kepemudaan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) menilai bahwa hingga saat ini tidak ada bukti hukum yang menunjukkan keterlibatan Eks Menteri Koperasi dan Eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam aktivitas judi online. Pernyataan ini disampaikan untuk merespons berbagai spekulasi dan pemberitaan yang beredar di ruang publik.

“Dalam konteks hukum, asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi. Sampai hari ini, tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan Budi Arie terlibat atau turut serta dalam praktik judi online,” ujar Dedi Siregar.

Kami juga mengingatkan publik untuk lebih jeli terhadap informasi yang berseliweran di media sosial, terutama yang belum terverifikasi kebenarannya. Mereka menegaskan pentingnya membedakan antara opini publik dan fakta hukum.

ADVERTISEMENT

Jakarta Newsline Banner

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pemberantasan judi online memang menjadi tantangan serius, tetapi kita tidak bisa serta-merta menuduh seseorang tanpa dasar hukum yang kuat. Tuduhan tanpa bukti justru bisa menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan penegakan hukum itu sendiri,” tambah Aktivis Nasional Dedi Siregar.

Kami mendorong agar lembaga penegak hukum bekerja secara independen dan profesional, serta meminta pemerintah tetap fokus dalam upaya pemberantasan judi online secara sistemik dan transparan.

Faktanya, saat menjabat sebagai Menkominfo, Budi Arie telah mengambil langkah-langkah tegas, antara lain memblokir ribuan konten terkait judi online, memperkuat kerja sama lintas sektor, serta mengembangkan sistem pelaporan dan pemantauan yang lebih responsif. Langkah ini menjadi bukti konkret keberpihakannya kepada rakyat.

“Budi Arie tidak main-main dalam menangani judi online. Aktivitas ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga merusak moral dan ekonomi masyarakat, terutama generasi muda. Karena itu, kami melihat sangat bertolak belakang dengan apa yang beredar di media sosial; justru Budi Arie yang gesit memberantas judi online,” jelas Dedi Siregar.

Dalam masa kepemimpinan Budi Arie sebagai Menkominfo, berdasarkan data, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memutus akses judi online sebanyak 3.796.902 konten atau hampir 3,8 juta konten sejak periode 17 Juli 2023 hingga 9 Oktober 2024. Kementerian Kominfo juga telah memblokir setidaknya 31.751 sisipan halaman judi pada situs lembaga pendidikan dan lebih dari 31.812 sisipan halaman judi pada lembaga pemerintahan.

Menurut data Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, sepanjang 17 Juli 2023 hingga 30 Desember 2023, total konten judi online yang diblokir sebanyak 805.923. Rinciannya adalah sebagai berikut: periode 17-31 Juli sebanyak 30.013 konten, Agustus sebanyak 55.846 konten, September sebanyak 96.371 konten, Oktober sebanyak 293.665 konten, November sebanyak 160.503 konten, dan 30 Desember sebanyak 168.895 konten.

Kami meyakini Budi Arie tidak terlibat dalam tindak pidana judi online. Kami melihat ini sebagai upaya untuk menjatuhkan reputasi Budi Arie. Kami meminta masyarakat cermat dalam menyaring informasi dan tidak terjebak dalam narasi yang dibuat untuk menjatuhkan nama baik seseorang.

Salam hormat,
DPP LPPI
Ketua Umum
Dedi Siregar

Berita Terkait

Awas Operasi Senyap! Lewat kasus Aktivis KontraS Ada Yang Digiring untuk Framing Panglima TNI
PW GP Al Washliyah DKI Jakarta Apresiasi Kakorlantas Polri, Arus Mudik Lebaran 2026 Berjalan Aman dan Lancar
Polda Metro Jaya Vs Faisal Amsir, Ujian Nyata Nyali Polisi Tangkap Burnonan Pelecehan Perempuan
Ojol Diperas, Korporasi Berpesta: Ranny Fahd A Rafiq Desak Audit Algoritma Sebelum Indonesia Emas Berubah Jadi Arang
Refleksi Satu Tahun Bupati Labusel, HIMLAB Raya Jakarta Tegaskan Komitmen Dukungan Pembangunan
DPP LPPI Apresiasi Langkah Polres Klaten Supremasi Hukum Ditegakkan, Pada Kasus BKK
Indonesia Darurat Perdagangan Orang, JARNAS Anti-TPPO Desak Reformasi Sistemik
Di Balik Layar Situs Rajaberas 88, Ancaman Serius Judi Daring terhadap Stabilitas Sosial dan Ekonomi Rumah Tangga

Berita Terkait

Rabu, 1 April 2026 - 18:38 WIB

Kekerasan di Proyek Batalion TP 855 Gayo Lues Akan Dilaporkan, Penegakan Hukum Diuji di Tengah Sorotan Publik

Sabtu, 31 Januari 2026 - 11:39 WIB

Pengambilan Galian C Ilegal PT Pelita Nusa di Gayo Lues Diduga Kebal Hukum

Jumat, 9 Januari 2026 - 03:14 WIB

Diduga Gagal Bayar Proyek Fisik, ATK, hingga Dana Migas, APH Diminta Selidiki Kinerja BPKD Gayo Lues

Jumat, 9 Januari 2026 - 02:50 WIB

Akses Jalan Rikit Gaib–Pantan Cuaca Masih Terputus, Polisi Lakukan Pengamanan dan Pantau Perkembangan

Senin, 29 Desember 2025 - 14:04 WIB

SKPK Mengeluh Honor Perjalanan Dinas dan ATK Ditahan Keuangan Gayo Lues

Minggu, 21 Desember 2025 - 00:35 WIB

BPBD Gayo Lues Diduga Ulangi Pola Lama Penggelembungan Anggaran

Senin, 15 Desember 2025 - 16:48 WIB

Gayo Lues di Persimpangan Hukum: Kelalaian atau Kejahatan Proyek?

Minggu, 7 Desember 2025 - 18:30 WIB

Kapolsek Blangkejeren Hadir di Tengah Warga, Bangun Akses Penyelamat Masyarakat Terdampak

Berita Terbaru