Ogan Ilir, 16 September 2025 — Di balik janji pendidikan gratis yang kerap dilantunkan pemerintah sebagai simbol kemajuan, terselip kisah yang mengguncang nurani. Prisa Oktavia Juliani, remaja 15 tahun asal Kelurahan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, terpaksa menanggalkan seragam sekolah sebelum waktunya. Bukan karena keengganan belajar, melainkan karena kemiskinan dan keretakan keluarga yang merobek masa depannya.
Prisa sebelumnya tercatat sebagai siswi SMP Muhammadiyah Tanjung Raja dan menuntaskan kelas VIII dengan tekun. Namun awal tahun ajaran 2025 menjadi titik patah. Orang tuanya yang bercerai tak lagi sanggup membiayai sekolah. Ibunya telah menikah lagi, sang ayah merantau jauh dan jarang pulang, sementara rumah kakek yang semula diharapkan menjadi tempat bernaung justru menambah luka. “Merasa disalahkan terus, tidak dianggap. Akhirnya saya keluar dari rumah, dan sekarang tinggal di rumah teman saya,” tutur Prisa dengan suara nyaris tenggelam, menandai getir seorang anak yang kehilangan sandaran keluarga.
Kini, Prisa menumpang di rumah pasangan suami-istri sederhana, Rizal Ependi (48) dan Daryana, di RT 05 Lingkungan 3, Kelurahan Tanjung Raja. Kehidupan mereka pun tidak lapang. Rizal bekerja serabutan, sedangkan Daryana menjemur ikan asin di pasar untuk menambah penghasilan. Namun, keterbatasan tidak menghalangi mereka membuka pintu bagi remaja yang sedang berjuang mempertahankan harapan. “Kami sendiri orang susah. Tapi kami iba. Kalau bisa dibantu supaya anak ini sekolah lagi, kami sangat bersyukur,” ujar Rizal, menegaskan bahwa kepedulian kerap lahir dari hati yang juga kerap diuji.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Laporan mengenai kondisi Prisa sebenarnya sudah sampai ke Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Namun hingga pertengahan September, belum ada langkah nyata. Seorang pejabat yang dihubungi hanya menanggapi singkat melalui pesan WhatsApp: “Sudah dibahas, mohon ditunggu.” Jawaban yang dingin itu memantik kegelisahan. “Kalau tidak viral, ya tidak ada tindakan. Di negeri ini, ‘no viral, no justice’. Semua seperti tuli dan buta sampai kasus meledak di media sosial,” keluh seorang warga yang ikut memperjuangkan nasib Prisa, menyuarakan kegetiran banyak orang yang menyaksikan ketidakpekaan aparat.
Aktivis Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Ogan Ilir, Fideil Castro, menyebut kisah ini bukan sekadar catatan berita. “Jika pemerintah daerah tidak segera bertindak, maka kita semua—warga, aktivis, dan media—harus menjadi suara bagi mereka yang dibungkam oleh keadaan. Karena di negeri ini, ‘no viral, no justice’ bukan hanya slogan, tapi realita,” tegasnya, mengingatkan bahwa kepedulian sosial tak boleh hanya menunggu gaung dunia maya.
Kisah Prisa mencerminkan rapuhnya jaring pengaman sosial di tengah semarak kebijakan pendidikan gratis. Di usia yang seharusnya diisi tugas sekolah dan rencana masa depan, Prisa harus bergulat dengan persoalan yang seharusnya bukan beban remaja: ketiadaan biaya, rumah tangga yang retak, dan ketidakpastian tempat tinggal.
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera bertindak—memberikan beasiswa, menyediakan jalur kejar paket, dan pendampingan psikososial agar Prisa dapat kembali ke bangku pendidikan dan menata kembali rasa aman yang sempat hilang. Sebab, di balik kebijakan yang gemerlap di atas kertas, ada seorang anak yang masa depannya menunggu uluran tangan nyata, bukan sekadar janji.
Di senja Tanjung Raja, tatapan Prisa memantulkan tekad yang belum pudar. Ia masih ingin sekolah, masih percaya bahwa masa depan dapat diselamatkan. Pertanyaannya kini: seberapa cepat negara, pemerintah daerah, dan kita semua menjawab panggilan nurani itu sebelum harapan seorang anak benar-benar redup di antara kebisingan retorika.
PPWI-OI
