Gayo Lues (20/12/2025) — Empat paket jasa konsultasi perencanaan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, tengah menjadi sorotan. Total anggaran yang dikucurkan dari Dana APBD mencapai lebih dari Rp 1,2 miliar. Besarnya alokasi dana untuk pekerjaan berjangka waktu singkat menimbulkan tanda tanya, terutama di tengah situasi pemulihan pascabencana yang masih jauh dari kata tuntas.
Merujuk data dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Gayo Lues, empat paket tersebut meliputi:
– Perencanaan Teknis DI Cempa: Rp 279.999.000
– Perencanaan Teknis Tanggul Banjir Rerebe: Rp 279.999.000
– Perencanaan Teknis DI Cinte: Rp 279.999.000
– Perencanaan Teknis Tanggul Uyem Beriring: Rp 199.999.000
Tiga dari empat proyek tersebut memiliki nilai kontrak yang nyaris identik. Hal ini memunculkan dugaan bahwa ada pola pengaturan dalam proses pelelangan yang dilakukan.
Paket-paket tersebut disebut hanya memiliki masa pelaksanaan sekitar satu hingga satu setengah bulan. Namun alokasi anggarannya mencapai ratusan juta per item. Di tengah kondisi daerah yang tengah berbenah dari dampak bencana, kehadiran paket perencanaan bernilai tinggi namun minim informasi output-nya menimbulkan kekhawatiran tersendiri.
Munandar, seorang warga yang dikenal vokal terhadap isu-isu pengelolaan anggaran, menilai terdapat indikasi permainan lama dalam penentuan nilai proyek. Ia menyebut kemiripan angka dan waktu pelaksanaan yang singkat sebagai sinyal adanya praktik mark-up.
“Nilainya hampir sama, masa kerja pendek, sementara dokumen dan output-nya tidak jelas. Ini bukan sekadar salah hitung, tapi pola. Pola yang berulang. Ini ciri pekerjaan yang biasa dimainkan,” ujarnya.
Ia menyebut bahwa praktik semacam ini cukup umum ditemukan di proyek-proyek pemerintah daerah, terutama saat pengawasan longgar dan internal pengendali diabaikan. Menurutnya, BPBD sebagai lembaga yang seharusnya fokus pada penyelamatan dan mitigasi risiko bencana, tidak semestinya dimanfaatkan sebagai ruang mengejar keuntungan pribadi atau kelompok.
“Bencana, yang seharusnya menjadi duka bersama, malah dijadikan alat untuk menggelembungkan anggaran. Kalau ini dibiarkan, bukan mustahil kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah runtuh,” tegasnya.
Sejauh ini, belum ada keterangan resmi dari pihak BPBD Gayo Lues terkait tujuan, hasil akhir, maupun urgensi dari keempat paket tersebut. Tidak jelas pula siapa konsultan pelaksana yang memenangkan tender, dan seperti apa hasil kerja yang dihasilkan selama masa pelaksanaan yang singkat.
Ketiadaan informasi resmi dan sikap tertutup dari pihak terkait justru menambah kuatnya persepsi publik tentang adanya dugaan penyalahgunaan anggaran. Jika benar terjadi, hal ini bukan hanya pelanggaran etika pengelolaan keuangan publik, tetapi juga berpotensi mengarah pada pelanggaran hukum.
Pengamat pengadaan barang dan jasa menyebutkan, kemiripan nilai pagu hingga ke digit angka merupakan pola klasik yang digunakan untuk menghindari ambang batas pengadaan tertentu agar tidak perlu dilelang secara terbuka atau agar tetap terlihat “aman” dalam administrasi.
Pihak Inspektorat Daerah, aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri maupun Kepolisian, didesak untuk segera melakukan penelusuran atas paket-paket tersebut, dengan memeriksa dokumen perencanaan, metode perhitungan harga, serta latar belakang penyedia jasa yang terlibat.
Selain menelusuri pihak penyedia, investigasi juga perlu diarahkan pada pengambil kebijakan di internal BPBD Gayo Lues. Siapa yang menyusun nilai pagu? Atas dasar apa angka-angka itu ditetapkan? Apa dasar urgensi perencanaannya? Dan yang lebih penting: sejauh mana manfaatnya untuk masyarakat?
Gayo Lues baru saja menghadapi bencana besar. Warga masih membenahi rumah, anak-anak masih belajar di tenda darurat, dan petani menanti saluran irigasi yang belum pulih. Di tengah kondisi ini, publik menuntut pengelolaan anggaran lebih jernih, tertib, dan berpihak kepada kebutuhan nyata di lapangan.
Namun bila ternyata anggaran kebencanaan justru menjadi ruang kompromi dan bancakan segelintir pihak, bukan tak mungkin krisis kepercayaan akan muncul lebih besar dari bencana alam yang sesungguhnya. (TIM)