Yogyakarta – Rismon Sianipar kembali mendatangi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta untuk mempertanyakan keabsahan ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo. Kedatangan Rismon ke kampus UGM pada Jumat lalu bertujuan meminta klarifikasi resmi mengenai kemungkinan keberadaan ijazah jenjang sarjana muda milik Presiden Jokowi.
Dengan membawa sejumlah lembar surat resmi yang ditujukan kepada Rektor UGM Ova Emilia, Rismon menyatakan dirinya ingin menelusuri lebih lanjut struktur jenjang pendidikan tinggi di UGM pada era 1980-an. Ia mempertanyakan apakah pada masa itu terdapat tahapan akademik berupa sarjana muda — dan jika benar, apakah UGM pernah menerbitkan ijazah sarjana muda atas nama Joko Widodo ketika masih menempuh pendidikan di fakultas kehutanan.
Rismon menyebut bahwa ia ingin mendapatkan kejelasan akademis dan administratif dari pihak universitas sebagai lembaga yang berwenang. Ia menjelaskan bahwa menurut informasi yang diperolehnya, mahasiswa yang lulus dengan status sarjana lengkap (S1) juga otomatis memiliki ijazah sarjana muda. Oleh karena itu, menurutnya, klarifikasi dari UGM sangat penting untuk menjawab pertanyaan publik yang kadung menjadi spekulatif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah Rismon tersebut langsung menuai tanggapan. Wakil Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Fredy Damanik, mengkritik tindakan tersebut dengan menyebutnya sebagai manuver politis untuk membangun opini negatif terhadap Presiden Jokowi. Fredy menilai bahwa yang dilakukan Rismon bukanlah pencarian kebenaran akademik, melainkan upaya sistematis untuk mendelegitimasi Presiden serta mencoreng nama baiknya di ruang publik.
Menurut Fredy, Rismon dan kelompoknya merupakan segelintir pihak yang tidak mampu menerima kenyataan bahwa Joko Widodo telah menjalani dua periode pemerintahan yang sah melalui proses pemilu demokratis. Ia menyebut bahwa gerakan semacam ini terus mencari celah di ranah personal presiden untuk memunculkan keraguan terhadap kepemimpinannya — meski legitimasi presiden sudah dikukuhkan secara konstitusional dan politik.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak UGM atas kedatangan maupun surat yang disampaikan Rismon. Sementara di tengah publik, isu ijazah presiden kembali menjadi perbincangan yang memicu polarisasi di tengah situasi politik nasional yang kian hangat menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo.
